- Dari Prodi HPI FSH UINSU Diwakili Oleh Sekjur buk Seva Mayasari, S.H.I, M.H.I
- Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana Pak Ahmat, S.H.I, LLM
- Perwakilan Kelas oleh Komisaris Mahasiswa HPI 5 B Fadhli Zamani Azukma
Kegiatan ini secara khusus dirancang untuk tidak hanya mempererat keakraban, tetapi juga untuk menggali lebih dalam relevansi kebijakan hukum pidana dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16, yaitu “Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh”.
Diskusi yang dimoderatori oleh perwakilan mahasiswa dibuka dengan pemaparan dari Ibu Seva Mayasari, S.H.I, M.H.I. Beliau menekankan bahwa arah kebijakan hukum pidana modern harus selaras dengan tujuan menciptakan akses keadilan untuk semua lapisan masyarakat. “Sebuah sistem peradilan pidana yang efektif,” ujar beliau, “bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang reformasi institusi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak-hak korban. Inilah inti dari SDG 16.”
Senada dengan hal tersebut, Bapak Ahmat, S.H.I, LLM menambahkan bahwa inisiatif mahasiswa seperti ini sangat penting. “Ini menunjukkan bahwa generasi muda hukum tidak hanya belajar teks undang-undang, tetapi juga peduli bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk membangun institusi yang kuat, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tuturnya.
Setelah sesi diskusi formal, acara dilanjutkan dengan “Rujak Party”. Suasana yang tadinya akademis berubah menjadi lebih cair dan santai. Sambil menikmati rujak bersama, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berdialog lebih personal dengan dosen dan sekretaris prodi. Banyak pertanyaan dan ide-ide kritis yang muncul dalam suasana informal ini, membuktikan bahwa proses belajar tidak harus selalu kaku dan terbatas di dalam ruang kelas.
Kegiatan ini ditutup dengan kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana yang berkeadilan adalah fondasi utama untuk mencapai institusi yang tangguh dan dipercaya oleh publik, sejalan dengan cita-cita global dalam SDGs.